Eksposse Hari Ini - Kejadian Turyono
Senin, 24 Agustus 2009
Training Di Ungaran
Kamis, 16 Juli 2009
TraffickingRadio Komunitas memang perlu pembekalan - Training training seperti juga Jurnalistik karena radio komunitas sangat erat sekali hubunganya dengan warga masyarakat khususnya warga komunitasnya. Maka sangatlah tepat jika kemudian lembaga - lembaga dampingan komunitas melibatkan pengelola radio komunitas untuk mengikuti beberapa Training termasuk training Trafiicking.
Perdagangan manusia semakin marak dan membuat setiap kita miris ketika menyaksikan beritanya di bayak media masa baik radio - koran maupun televisi. hal tersebut bisa terjadi karena banyak faktor tetapi menurut saya faktor yang paling dominan adalah pendidikan dan keiapan hidup dimana sekarang ini banyak setiap kita tidak siap untuk berjuang melawan persaingan global yang makin gila - gilaan, konsumeris dimana - mana sehingga berdampak pada budaya latah dan Plugiat.
semoga training - training untuk meningkatkan kapabilitas radio komunitas semakin banyak dan semakin sering sehingga bisa membantu pengelola radio komunitas untuk mengembangkan diri dan mampu mandiri dalam menyampaikan segala bentuk informasi kepada warga komunitasnya. Terima Kasih
Yobel New's
Perjuangan itu pun Berbuah
Sabtu, 14 Maret 2009
Kembali lagi Radio komunitas Yobel fm harus menerima kabar gembira karena dalam waktu yang tidak terlalu lama akan segera mendapatkan Ijin tetap (IPP Tetap) Penyelenggaraan penyiaran setelah sekian lama berjuang dan terus menggali informasi akhirnya pada hari selasa tanggal 10 bulan maret kemarin diskusi bersama dengan DEPKOMINFO beserta KPID Jawa Tengah tentang sertifikasi perangakat siar dalam rangka menuju masa uji coba siaran selama enam bulan (untuk radio) atau satu tahun untuk televisi.
Sebelas lembaga penyiaran yang telah lolos semua verifikasi hadir dalam diskusi yang di adakan di hotel Santika Premiere di Jl.Pandanaran Semarang selama satu hari. kemudian dilanjutkan dengan kunjungan DEPKOMINFO Ke beberapa lembaga penyiaran di jawa tengah yang dibagi menjadi beberapa tim. kami sendiri dari pihak radio Yobel fm membawa rombongan tim DEPKOMINFO menuju ketempat radio Wijaya kusuma Fm yang lokasinya berada di Banjiran Warungasem Batang baru kemudian perjalanan dilanjutkan langsung ke studio radio Yobel fm yang beralamat di Jl. Jend Sudirman Comal - Pemalang. Setelah berbincang - bincang tidak terlalu lama karena kebetulan kewajiban - kewajiban radio Yobel Fm sudah terpenuhi sebelumnya maka perjalanan kami lanjutkan ke Pondok makan Alam Asri yang lokasinya tidak terlalu jauh dari studio radio Yobel fm.
Rombongan yang terdiri dari Staff radio Yobel fm (3 orang), Staff radio Gema Putra Fm Tegal (LPS - 2 Orang), dan dari DEPKOMINFO (3 Orang) kemudian beristirahat sejenak sembari menikmati hidangan senja dengan masih selalu membicarakan hal - hal yang sekiranya bisa membantu mempercepat proses turunnya IPP. Langkah awal yang harus ditempuh oleh kami sendiri (Yobel fm) adalah sesegera mungkin mengurus sertifikasi peralatan siar namun karena ternyata biaya untuk mensertifikasikan peralatan siar tersebut cukup besar (kisaran 12 jutaan) maka disarankan agar supaya membeli perangkat siar (transmitter) yang sudah punya sertifikasi saja, dan perbandingan harganya juga memang cukup tinggi.
Maka dalam waktu dekat dan sesingkat singkatnya radio Yobel fm harus segera mengurus perihal sertifikasi agar langkah berikutnya semakin mudah dan IPP segera turun,karena Kami sangat yakin bahwa IPP sudah pasti akan turun jika semua persyaratan yang ada terpenuhi. Pihak DEPKOMINFO sendiri tidak menutup akses dan justru membantu apa - apa saja yang menjadi kendala terutama untuk kategori lembaga penyiaran komunitas, maka saran saya kepada kawan - kawan pengelola radio komunitas segeralah urus perijinan agar siaran bisa berjalan lancar dan informasi kepada warga komunitas tidak lagi di hantui rasa bersalah karena frekuensi adalah sumber daya alam yang sangat terbatas.
Selesai berbincang bincang dan menghabiskan semua hidangan, rombongan DEPKOMINFO kemudian meluncur ke Tegal untuk merampungkan tugasnya memverifikasi radio Gema putra Gama di Tegal. Akhirnya kita harus mensyukuri semua yang sudah di tempuh selama ini, semuanya ternyata memang tidak sia - sia perjuangan panjang yang hampir selama dua tahun ini terbayar sudah dengan turunnya IJIN PRINSIP dan tinggal menunggu waktu sampai turunnya IPP Tetap.
Selamat Berjuang
Dhimas HR
Ketua JRK Batik Pekalongan
Rapim KPID Jateng Canangkan 2009 Sebagai Tahun Penindakan
Kamis, 22 Januari 2009
Rabu, 14 Januari 2009
Awal 2009 ini, KPID Jateng telah menyelenggarakan Rapat Pimpinan (RAPIM) yang dihadiri oleh Komisioner, Kepala Sekretariat dan para Kepala Sub Bagian. Kegiatan tersebut merupakan respon terhadap telah diserahkannya DIPA Anggaran 2009 oleh Gubernur Jateng kepada seluruh SKPD awal Januari ini.
Menurut Ketua KPID Jateng Amirudin, Rapim bertujuan untuk melakukan sinkronisasi dan penyamaan persepsi dalam hal kegiatan dan keuangan antara Komisioner dan Sekretariat sebagai upaya implementasi program kerja tahun 2009. Setiap bidang diharapkan sudah memiliki pijakan dan pedoman untuk melaksanakan kegiatan sejak dini sehingga arah yang dikembangkan sesuai dengan koridor kebijakan yang sudah ditentukan, tambahnya.Selain membahas program kerja tahun 2009, Rapim membahas dan melakukan evaluasi beberapa persoalan yang meliputi tiga (3) bidang garapan KPID Jateng, yaitu kelembagaan, isi siaran dan perijinan yang disampaikan oleh masing-masing kordinator bidang.
Menurut Najahan Musyafak selaku korbid kelembagaan, di bidang kelembagaan terjadi restrukturisasi personil pada setiap bidang. Sebelumnya, setiap bidang dilaksanakan oleh dua komisioner dan mulai tahun 2009 menjadi tiga komisioner. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya penguatan setiap bidang di KPID untuk meningkatkan kinerja di tahun 2009, tegasnya.Setelah terjadinya perubahan, komposisi bidang kelembagaan adalah Najahan Musyafak, Retno Mawarini dan Budi Sudaryanto; Bidang isi siaran adalah Ahmad Rofiq, Zaenal Abidin dan Najahan Musyafak; sedangkan bidang Perijinan diisi oleh Hari Wiryawan, Budi Sudaryanto dan Retno Mawarini. Dengan komposisi yang baru ini diharapkan kordinasi internal dan antar bidang semakin solid dan kuat, tambah Najahan.
Dibidang perizinan, Hari Wiryawan memaparkan mengenai perencanaan tahun 2009. Menurutnya, di tahun 2008 tercatat 143 lembaga penyiaran yang telah mengajukan ijin. Dari jumlah tersebut, terdapat 13 LP yang sudah mengantongi IPPP, sebagian besar sudah EDP dan verifikasi faktual.
Menurut Korbid Perizinan tersebut, masih ada 79 lembaga penyiaran yang menjadi tanggungjawab KPID untuk menyelesaikannya di tahun 2009. Jumlah tersebut sudah termasuk beberapa TV Nasional yang akan mendirikan stasiun berjaringan di beberapa kota di Jawa Tengah. “Insya Allah, di bulan Januari ini kita sudah bisa mulai dengan menyelenggarakan EDP di beberapa kota,” jelas Hari.
Sementara itu, anggota KPID Jateng Zaenal Abidin yang membidangi Isi Siaran menegaskan bahwa tahun 2009 ini KPID mencanangkan Tahun Penindakan. Pencanangan tersebut didasarkan pada realitas di lapangan bahwa pelaksanaan UU No 32 Tahun 2002 dan P3 SPS oleh lembaga penyiaran belum optimal, sehingga perlu upaya nyata yang lebih serius dan tegas guna mewujudkan media penyiaran yang sehat. Apalagi KPID sekarang sudah memiliki PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang sudah siap melaksanakan tugasnya.
KPID Jateng/Red
YobelNews
Awal 2009 ini, KPID Jateng telah menyelenggarakan Rapat Pimpinan (RAPIM) yang dihadiri oleh Komisioner, Kepala Sekretariat dan para Kepala Sub Bagian. Kegiatan tersebut merupakan respon terhadap telah diserahkannya DIPA Anggaran 2009 oleh Gubernur Jateng kepada seluruh SKPD awal Januari ini.
Menurut Ketua KPID Jateng Amirudin, Rapim bertujuan untuk melakukan sinkronisasi dan penyamaan persepsi dalam hal kegiatan dan keuangan antara Komisioner dan Sekretariat sebagai upaya implementasi program kerja tahun 2009. Setiap bidang diharapkan sudah memiliki pijakan dan pedoman untuk melaksanakan kegiatan sejak dini sehingga arah yang dikembangkan sesuai dengan koridor kebijakan yang sudah ditentukan, tambahnya.Selain membahas program kerja tahun 2009, Rapim membahas dan melakukan evaluasi beberapa persoalan yang meliputi tiga (3) bidang garapan KPID Jateng, yaitu kelembagaan, isi siaran dan perijinan yang disampaikan oleh masing-masing kordinator bidang.
Menurut Najahan Musyafak selaku korbid kelembagaan, di bidang kelembagaan terjadi restrukturisasi personil pada setiap bidang. Sebelumnya, setiap bidang dilaksanakan oleh dua komisioner dan mulai tahun 2009 menjadi tiga komisioner. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya penguatan setiap bidang di KPID untuk meningkatkan kinerja di tahun 2009, tegasnya.Setelah terjadinya perubahan, komposisi bidang kelembagaan adalah Najahan Musyafak, Retno Mawarini dan Budi Sudaryanto; Bidang isi siaran adalah Ahmad Rofiq, Zaenal Abidin dan Najahan Musyafak; sedangkan bidang Perijinan diisi oleh Hari Wiryawan, Budi Sudaryanto dan Retno Mawarini. Dengan komposisi yang baru ini diharapkan kordinasi internal dan antar bidang semakin solid dan kuat, tambah Najahan.
Dibidang perizinan, Hari Wiryawan memaparkan mengenai perencanaan tahun 2009. Menurutnya, di tahun 2008 tercatat 143 lembaga penyiaran yang telah mengajukan ijin. Dari jumlah tersebut, terdapat 13 LP yang sudah mengantongi IPPP, sebagian besar sudah EDP dan verifikasi faktual.
Menurut Korbid Perizinan tersebut, masih ada 79 lembaga penyiaran yang menjadi tanggungjawab KPID untuk menyelesaikannya di tahun 2009. Jumlah tersebut sudah termasuk beberapa TV Nasional yang akan mendirikan stasiun berjaringan di beberapa kota di Jawa Tengah. “Insya Allah, di bulan Januari ini kita sudah bisa mulai dengan menyelenggarakan EDP di beberapa kota,” jelas Hari.
Sementara itu, anggota KPID Jateng Zaenal Abidin yang membidangi Isi Siaran menegaskan bahwa tahun 2009 ini KPID mencanangkan Tahun Penindakan. Pencanangan tersebut didasarkan pada realitas di lapangan bahwa pelaksanaan UU No 32 Tahun 2002 dan P3 SPS oleh lembaga penyiaran belum optimal, sehingga perlu upaya nyata yang lebih serius dan tegas guna mewujudkan media penyiaran yang sehat. Apalagi KPID sekarang sudah memiliki PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang sudah siap melaksanakan tugasnya.
KPID Jateng/Red
YobelNews
Revolusi Penyiaran
Amiruddin : Dunia Penyiaran Jateng Capai Kemajuan
Ketua KPID Jawa Tengah (Jateng) Amiruddin mengatakan, ada kemajuan yang luar biasa dari upaya penataan dan perkembangan dunia penyiaran di Jawa Tengah sampai akhir tahun 2008. Indikasinya terlihat dari tiga aspek dalam pengembangan dunia penyiaran yakni, perizinan, isi siaran, dan kelembagaan. Hal itu disampaikannya hari ini di Semarang.
Pertama, kata Amir, dari sisi perizinan. Dari ketersediaan kanal 237 frekuensi untuk radio FM di Jawa Tengah yang kini sudah terisi radio eksisting dengan Izin Stasiun Radio [ISR] sekitar 114, dan 11 radio FM dengan Izin Prinsip Penyelenggaraan Peniaran [IPPP], telah bertambah sebanyak 49 radio FM yang telah mendapatkan Rekomendasi Kelayakan [RK] KPID Jawa Tengah. Begitupun untuk TV lokal, kini bertambah 4 TV lagi yang telah mendapatkan RK dari 4 TV lokal sebelumnya yang telah mendapatkan IPPP. Sungguh ini kemajuan yang berarti mengingat jumlah media penyiaran yang legal menjadi semakin banyak. Mudah-mudahan di 2009 nanti, proses legalisasi media penyiaran dapat bertambah minimal 100 persen lagi dari yang telah dicapai 2008.
Kedua, dari sisi isi siaran. Di aspek ini, jelas Amiruddin, juga terlihat sudah mulai kemajuan. Dari hal-hal paling prinsip yang harus dilakukan media penyiaran sesuai kehendak UU No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran seperti kewajiban membuat klasifikasi siaran, kewajiban menyiarkan 60 persen siaran produksi dalam negeri, kewajiban membuat arsip siaran untuk jangka waktu 1 tahun, kewajiban menggunakan bahasa yang baik dan benar, kewajiban tidak melakukan relai berita dari lembaga penyiaran asing, kewajiban media penyiaran untuk tidak mengutamakan kepentingan golongan tertentu, kewajiban menghindari siaran bernuansa judi, mistik, seks dan kekerasan; sedikit banyak mulai diterapkan.
Hal itu diketahui setelah KPID menggelar pemantauan dan pengawasan isi siaran [audit isi siaran] dengan semangat pengembangan dan pembinaan media penyiaran dari aspek isi siaran. Cita-cita kami mewujudkan media penyiaran yang bersih dari siaran berbau Sa-Sa-Sa [Saru, Sangar/Sadis, dan SARA] atau yang anti-K3 [Ketakpantasan, Ketaksopanan, dan Kesusilaan], sudah mulai mereda. Mudah-mudahan di tahun 2009 nanti, audit yang sama dapat digelar kepada seluruh program siaran yang bukan saja pada acara fiksi [non-factual] dan nonfiksi [factual] untuk media penyiaran lokal tetapi juga nasional.
Upaya untuk mengondisikan dan mengerangkai media penyiaran agar lebih pro pada perlindungan publik, pro pada UU Penyiaran, pro pada peraturan PPP dan SPS [Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran] terus dilakukan melalui berbagai cara. Termasuk dengan menggerakkan pengawasan partisipatif melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan yang memiliki perhatian yang sama, seperti NU, Muhamadiyah, MUI, dll. Juga penyamaan persepsi dengan kepolisian dan kejaksaan tinggi sebagai aparat yang memiliki kewenangan pembinaan dan penegakkan hukum, juga telah dilakukan. Mudah-mudahan dengan upaya itu dapat menjadi pijakan kerangka fundamental bagi pengembangan dunia penyiaran ke arah yang semakin tertib dan sehat.
Ketiga, dari sisi kelembagaan. Upaya pengembangan media penyiaran bukan saja dilakukan dengan legalistic approach dan pengawasan pada aspek isi siaran, tetapi juga pengembangan SDM penyiaran, dan pengenalan sejumlah kebijakan terbaru dari pemerintah pusat. Di tahun 2008, kami telah melatih dan menghasilkan 200 orang penanggungjawab program siaran yang telah mengenal dan menguasasi dengan baik aspek regulasi, aspek budaya, aspek marketing, dan aspek psiko-edukatif/psiko-sosial dari penyusunan format dan program siaran. Selain itu, kepada sejumlah media penyiaran potensial, KPID juga telah menggelar pengenalan sistem digitalisasi kepada mereka agar sedini mungkin dapat mulai mengenali dan merespon kebijakan pengembangan media penyiaran terbaru itu.
Demikianlah catatan yang disampaikan oleh Ketua KPID Jateng atas perkembangan dunia penyiaran terkini sampai di akhir 2008 ini. Amir berharap catatan ini dapat bermanfaat. Red/KPID Jateng
YobelNews
Ketua KPID Jawa Tengah (Jateng) Amiruddin mengatakan, ada kemajuan yang luar biasa dari upaya penataan dan perkembangan dunia penyiaran di Jawa Tengah sampai akhir tahun 2008. Indikasinya terlihat dari tiga aspek dalam pengembangan dunia penyiaran yakni, perizinan, isi siaran, dan kelembagaan. Hal itu disampaikannya hari ini di Semarang.
Pertama, kata Amir, dari sisi perizinan. Dari ketersediaan kanal 237 frekuensi untuk radio FM di Jawa Tengah yang kini sudah terisi radio eksisting dengan Izin Stasiun Radio [ISR] sekitar 114, dan 11 radio FM dengan Izin Prinsip Penyelenggaraan Peniaran [IPPP], telah bertambah sebanyak 49 radio FM yang telah mendapatkan Rekomendasi Kelayakan [RK] KPID Jawa Tengah. Begitupun untuk TV lokal, kini bertambah 4 TV lagi yang telah mendapatkan RK dari 4 TV lokal sebelumnya yang telah mendapatkan IPPP. Sungguh ini kemajuan yang berarti mengingat jumlah media penyiaran yang legal menjadi semakin banyak. Mudah-mudahan di 2009 nanti, proses legalisasi media penyiaran dapat bertambah minimal 100 persen lagi dari yang telah dicapai 2008.
Kedua, dari sisi isi siaran. Di aspek ini, jelas Amiruddin, juga terlihat sudah mulai kemajuan. Dari hal-hal paling prinsip yang harus dilakukan media penyiaran sesuai kehendak UU No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran seperti kewajiban membuat klasifikasi siaran, kewajiban menyiarkan 60 persen siaran produksi dalam negeri, kewajiban membuat arsip siaran untuk jangka waktu 1 tahun, kewajiban menggunakan bahasa yang baik dan benar, kewajiban tidak melakukan relai berita dari lembaga penyiaran asing, kewajiban media penyiaran untuk tidak mengutamakan kepentingan golongan tertentu, kewajiban menghindari siaran bernuansa judi, mistik, seks dan kekerasan; sedikit banyak mulai diterapkan.
Hal itu diketahui setelah KPID menggelar pemantauan dan pengawasan isi siaran [audit isi siaran] dengan semangat pengembangan dan pembinaan media penyiaran dari aspek isi siaran. Cita-cita kami mewujudkan media penyiaran yang bersih dari siaran berbau Sa-Sa-Sa [Saru, Sangar/Sadis, dan SARA] atau yang anti-K3 [Ketakpantasan, Ketaksopanan, dan Kesusilaan], sudah mulai mereda. Mudah-mudahan di tahun 2009 nanti, audit yang sama dapat digelar kepada seluruh program siaran yang bukan saja pada acara fiksi [non-factual] dan nonfiksi [factual] untuk media penyiaran lokal tetapi juga nasional.
Upaya untuk mengondisikan dan mengerangkai media penyiaran agar lebih pro pada perlindungan publik, pro pada UU Penyiaran, pro pada peraturan PPP dan SPS [Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran] terus dilakukan melalui berbagai cara. Termasuk dengan menggerakkan pengawasan partisipatif melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan yang memiliki perhatian yang sama, seperti NU, Muhamadiyah, MUI, dll. Juga penyamaan persepsi dengan kepolisian dan kejaksaan tinggi sebagai aparat yang memiliki kewenangan pembinaan dan penegakkan hukum, juga telah dilakukan. Mudah-mudahan dengan upaya itu dapat menjadi pijakan kerangka fundamental bagi pengembangan dunia penyiaran ke arah yang semakin tertib dan sehat.
Ketiga, dari sisi kelembagaan. Upaya pengembangan media penyiaran bukan saja dilakukan dengan legalistic approach dan pengawasan pada aspek isi siaran, tetapi juga pengembangan SDM penyiaran, dan pengenalan sejumlah kebijakan terbaru dari pemerintah pusat. Di tahun 2008, kami telah melatih dan menghasilkan 200 orang penanggungjawab program siaran yang telah mengenal dan menguasasi dengan baik aspek regulasi, aspek budaya, aspek marketing, dan aspek psiko-edukatif/psiko-sosial dari penyusunan format dan program siaran. Selain itu, kepada sejumlah media penyiaran potensial, KPID juga telah menggelar pengenalan sistem digitalisasi kepada mereka agar sedini mungkin dapat mulai mengenali dan merespon kebijakan pengembangan media penyiaran terbaru itu.
Demikianlah catatan yang disampaikan oleh Ketua KPID Jateng atas perkembangan dunia penyiaran terkini sampai di akhir 2008 ini. Amir berharap catatan ini dapat bermanfaat. Red/KPID Jateng
YobelNews
KPID Jateng Umumkan Media Penyiaran Kampanye Pemilu 2009
Jumat, 09 Januari 2009
Guna mendukung suksesnya pemilu 2009, setelah melakukan penandatanganan MOU dengan KPU dan Panwas tentang Pengawasan Kampanye Pemilu 2009 beberapa waktu lalu, KPID Jateng akhirnya menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Media Penyiaran untuk Kampanye Pemilu 2009.
SE ini diharapkan memberikan kejelasan tentang media penyiaran apa saja yang boleh dimanfaatkan untuk kampanye pemilu nanti. Ini juga penting bagi media penyiaran sebagai jaminan yang telah dengan disiplin dan taat mengikuti ketentuan tentang penyiaran; iklan politik dapat menjadi stimulan untuk lebih serius ambil peran dalam pemilu 2009.
Menurut KPID Jateng, ada 8 TV lokal yakni TVRI Semarang, TVKU Semarang, TVB Semarang, Cakra TV Semarang, Pro-TV Semarang, TATV Solo, dan BMS-TV Purwokerto] yang diperbolehkan menyiarkan iklan kampanye.
Sementara untuk radio FM ada sekitar 209 di Jawa Tengah yang diperbolehkan untuk sarana kampanye pemilu, yakni: di Kota Semarang (29), Banjarnegara (11), Banyumas (11) Batang (3), Blora (8), Boyolali (3), Brebes (10), Cilacap (10), Grobogan (2), Karanganyar (2), Jepara (5), Kebumen (6), Kendal (4), Klaten (3), Kudus (4), Kota Magelang (3), Kabupaten Magelang (7), Pati (6), Kab Pekalongan (4), Kota Pekalongan (3), Pemalang (4), Purbalingga (4), Rembang (3), Purworejo (5), Salatiga (2), Kab Semarang (2), Sragen (4), Sukoharjo (5), Surakarta (13), Kab Tegal (5), Kota Tegal (7), Temanggung (3), Wonogiri (2), Wonosobo (5).
Dalam SE disebutkan media penyiaran yang dapat melakukan kampanye pemilu adalah: Pertama, media penyiaran di Jawa Tengah yang telah memiliki Izin Stasiun Radio [ISR] dan/ atau IPP. Kedua, media penyiaran yang eksisting dengan izin dari pemerintah daerah yang telah melakukan proses perizinan dengan ketentuan yang baru. Ketiga, media penyiaran komunitas dilarang sebagai sarana propaganda politik dan kampanye pemilu.
Adapun bentuk-bentuk kampanye yang dapat dilakukan melalui media penyiaran antara lain: siaran monolog, talkshow dan iklan politik. Dalam iklan politik berlaku ketentuan, untuk iklan radio maksimal 10 spot per hari untuk setiap peserta pemilu dengan durasi maksimal 60 detik; sementara untuk iklan politik di TV maksimal 10 spot per hari dengan durasi maksimal 30 detik. Media penyiaran dilarang melakukan blockingtime.
Selain itu, KPID juga meminta seluruh media penyiaran memberikan informasi rutin melalui adlip atau iklan layanan masyarakat tentang tanggal pemungutan suara, cara memungut suara, dan kewaiiban warga
untuk hadir di TPS. Red
YobelNews
ISR & Uji Coba Siaran Radio
Kabar gembira datang lagi, hari ini sabtu 10 januari 2009 radio komunitas menerima surat resmi dari komisi penyiaran indonesia daerah/KPID Jateng yang tertanggal 6 Januari 2009 memberikan himbauan bahwa radio Yobel fm sudah pada tahapan mengurus ISR Dan Uji Coba Siaran.
Maka sudah sangatlah jelas bahwasanya perijinan yang di keluarkan oleh pemerintah bukan sekedar wacana seperti yang banyak diragukan oleh banyak pihak. Semoga dengan munculnya kabar ini bisa memberikan wacana dan pandangan baru bagi teman - teman pengelola radio khususnya komunitas untuk segera mengurus segala kepentingannya dalam hal regulasi. Kami juga selalu membuka diri untuk berbagi pengalaman tentang lolosnya radio komunitas Yobel fm dalam perihal regulasi.
Bagi teman - teman pengelola radio komunitas yang ingin mencari data radio - radio yang sudah resmi terdaftar di DEPKOMINFO baik yang kategorinya swasta - publik - maupun komunitas Silahkan berselancar disini http://www.mediapenyiaran.net/index.php/data_perizinan/search.ci. Lihat saja apakah radio anda sudah termasuk disana
Maka sudah sangatlah jelas bahwasanya perijinan yang di keluarkan oleh pemerintah bukan sekedar wacana seperti yang banyak diragukan oleh banyak pihak. Semoga dengan munculnya kabar ini bisa memberikan wacana dan pandangan baru bagi teman - teman pengelola radio khususnya komunitas untuk segera mengurus segala kepentingannya dalam hal regulasi. Kami juga selalu membuka diri untuk berbagi pengalaman tentang lolosnya radio komunitas Yobel fm dalam perihal regulasi.
Bagi teman - teman pengelola radio komunitas yang ingin mencari data radio - radio yang sudah resmi terdaftar di DEPKOMINFO baik yang kategorinya swasta - publik - maupun komunitas Silahkan berselancar disini http://www.mediapenyiaran.net/index.php/data_perizinan/search.ci. Lihat saja apakah radio anda sudah termasuk disana
YobelNews
